Sorotan Pena – Baru saja badai kehancuran ekonomi terjadi dengan hebat dari tahun 2020 sampai 2023 dengan kehadiran pandemi COVID-19. Ratusan ribu pengusaha menengah dan kecil mengalami kebangkrutan di banyak wilayah. Daya beli masyarakat menurun dan perputaran jalur usaha macet di mana-mana,”Kamis(11/07/2024)
Setelah berakhirnya pandemi COVID-19, muncul masalah baru dengan kenaikan harga dolar AS hingga di atas Rp16.000. Hal ini menambah beban bagi masyarakat karena harga barang di pasar juga naik tajam, berdampak pada masyarakat kecil yang pendapatannya semakin tidak menentu. Daya jual di pasar terpuruk setiap hari.
Konflik politik yang terus memanas di beberapa negara di Asia menyebabkan perang yang memutus pangsa pasar internasional. Belum lagi mahalnya ongkos pengiriman barang yang semakin tidak bersahabat sejak awal tahun 2020, ketika pandemi memicu kenaikan biaya pengiriman barang ke luar negeri. Banyak pengusaha yang macet dan bangkrut, merumahkan pekerja, atau melakukan PHK.
ADVERTISEMENT
![ads](https://sorotanpena.com/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-3-480x600-1.jpg")
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Kini, permasalahan baru timbul dari arogannya penerapan pajak yang diberlakukan. Kenaikan pajak secara arogan tidak sesuai dengan Pancasila dan tidak memikirkan penghasilan masyarakat yang menurun parah. Apakah para pakar ekonomi dan pengevaluasi pasar sudah tidak lagi menganalisis?
Menurut Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, pemerintah harus manusiawi dan tahu diri. Jangan memaksakan kenaikan apapun di saat masyarakat sedang tidak memiliki kemampuan untuk mendongkrak daya beli.
“Kenaikan pajak bukan solusi sehat dan menguntungkan saat ini. Seharusnya pemerintah menekan suku bunga dan mendorong para pelaku usaha UMKM atau pengusaha mikro agar bangkit kembali dan mampu menjalankan roda perputaran ekonomi,” kata Prof. Sutan Nasomal.
PHK massal sudah banyak dilakukan oleh pihak industri. Penutupan usaha karena bangkrut menjadi kabar tiap hari.
“Oleh karena itu, stop kenaikan pajak dengan alasan apapun. Bantulah masyarakat yang sedang sangat sulit,” tegasnya.
Program Ekonomi Pancasila harus dijalankan, dihidupkan, dikembangkan, dan disosialisasikan kepada masyarakat. Cara-cara lunak agar masyarakat bisa bangkit harus didorong maksimal. Perlu perhatian besar bagi pemuda Indonesia yang membutuhkan lapangan kerja dan pendidikan khusus agar siap bekerja serta berkarya. Perlu perhatian khusus dari semua kepala daerah agar hasil panen petani tidak merugi dan agar nelayan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan operasional setiap kapalnya.
“Kepala desa dan kepala daerah harus diajak menjadi pengusaha profesional. Perlu kerja keras dari pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan bantuan modal bagi pengusaha kecil,” tambahnya.
Hukum jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, memihak kepada yang punya uang banyak dan menindas yang tidak mampu. Ekonomi Pancasila harus memakmurkan masyarakat pribumi, bukan pihak asing.
(Prof, Dr. KH. Sutan Nasomal)
