SorotanPena|Indonesia baru saja melewati badai kehancuran ekonomi yang hebat dari tahun 2020 hingga 2023 akibat pandemi COVID-19. Ratusan ribu pengusaha kecil dan menengah bangkrut di berbagai wilayah, sementara daya beli masyarakat menurun drastis, mengakibatkan banyak jalur usaha yang terhenti,”Senin(12/08/2024)
Saat pandemi mulai mereda, tantangan baru muncul dengan melonjaknya nilai tukar dolar AS hingga melampaui Rp16.000. Hal ini menambah beban masyarakat, karena harga barang di pasar kembali meningkat tajam, yang berdampak paling parah pada masyarakat kecil dengan pendapatan yang semakin tidak menentu. Daya jual di pasar harian pun semakin terpuruk.
Di sisi lain, konflik politik yang terus memanas di beberapa negara Asia, ditambah perang yang memutus pangsa pasar internasional, semakin memperburuk keadaan. Belum lagi, ongkos pengiriman barang yang mahal sejak awal pandemi, yang membuat banyak pengusaha mengalami kerugian besar, bahkan kebangkrutan, tanpa adanya solusi. Akibatnya, banyak perusahaan terpaksa menutup usahanya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
ADVERTISEMENT
![ads](https://sorotanpena.com/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-3-480x600-1.jpg")
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Kini, muncul masalah baru dengan penerapan kenaikan pajak yang dinilai arogan dan tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Kenaikan pajak ini tidak memperhatikan kondisi pendapatan masyarakat yang masih terpuruk. Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal menegaskan, pemerintah harus bersikap manusiawi dan bijak. Kenaikan pajak bukanlah solusi yang sehat dan menguntungkan di tengah situasi sulit seperti sekarang. Sebaliknya, pemerintah seharusnya menurunkan suku bunga dan mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa bangkit dan menjalankan roda perekonomian.
PHK massal telah banyak terjadi di industri, dan penutupan usaha karena kebangkrutan menjadi berita harian. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah menghentikan kenaikan pajak dengan alasan apa pun dan lebih fokus membantu masyarakat yang sedang dalam kesulitan.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal juga mengingatkan bahwa Program Ekonomi Pancasila harus dihidupkan, dikembangkan, dan disosialisasikan kepada masyarakat. Upaya maksimal harus dilakukan untuk mendorong masyarakat kembali bangkit, terutama dengan perhatian khusus kepada pemuda yang membutuhkan lapangan kerja dan pendidikan khusus agar siap bekerja dan berkarya.
Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan petani tidak merugi dan nelayan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan operasional kapal mereka. Para kepala desa dan kepala daerah juga perlu didorong untuk menjadi pengusaha yang profesional.
Saat ini, diperlukan kerja keras dari pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan bantuan modal bagi pengusaha kecil dan masyarakat. Hukum harus ditegakkan secara adil, tidak memihak kepada yang memiliki uang banyak, dan tidak menindas yang tak mampu.
Ekonomi Pancasila harus menjadi alat untuk memakmurkan masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan pihak asing.
#Prof.Dr.Kh.Sutan Nasomal
