SorotanPena.com|Lampung – Dewan Pembina Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), Irjen. Pol. (Purn). Dr. Hi. Ike Edwin, S.Ik, SH, MH, menyatakan bahwa Provinsi Lampung menduduki peringkat kedua dalam praktik politik uang di Indonesia.
“Demokrasi di Lampung sangat buruk, bahkan tercatat sebagai peringkat kedua di Indonesia dalam praktik politik uang,” tegas Dang Ike, sapaan akrab Ike Edwin, saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW PWDPI Lampung pada Kamis (5/12/2024).
Sebagai tokoh adat dan masyarakat, Dang Ike mengaku merasa sangat malu atas kondisi di daerah kelahirannya. Menurutnya, persoalan di Lampung tidak hanya sebatas buruknya praktik politik uang, tetapi juga meningkatnya angka kriminalitas, seperti kasus pencabulan anak di bawah umur dan kejahatan lainnya.
ADVERTISEMENT
![ads](https://sorotanpena.com/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-3-480x600-1.jpg")
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Faktor politik uang atau buruknya demokrasi sangat memengaruhi pemerintahan di Lampung. Tingginya biaya politik berdampak pada maraknya korupsi dan lambatnya pembangunan. Rata-rata pemimpin yang terpilih tidak fokus pada pembangunan,” ungkapnya.
Sebagai Dewan Pembina DPP PWDPI, ia mengajak para pengurus DPW dan DPC se-Lampung untuk kritis terhadap pemerintahan yang ada.
“PWDPI harus menjadi garda terdepan dalam mendorong terciptanya politik bersih dan demokrasi cerdas tanpa politik uang. Apalagi Ketua Umum PWDPI, Nurullah, adalah putra asli Lampung. PWDPI merupakan organisasi besar dengan perwakilan di 30 provinsi,” ujarnya penuh harap.
Sementara itu, menurut laporan Bawaslu RI yang dirilis oleh media Detik.com, Lampung berada di peringkat kedua dalam indeks kerawanan politik uang dengan skor 55,56. Laporan tersebut juga menyebutkan dua kabupaten di Lampung dengan tingkat kerawanan tertinggi, yaitu Lampung Tengah (indeks 47,45) dan Lampung Barat (indeks 11,86).
Menanggapi hal ini, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung, Tamri, menyatakan pihaknya akan mengambil langkah antisipasi.
“Tentu hal ini akan kami tanggapi. Bawaslu Lampung akan fokus melakukan pengawasan di daerah-daerah yang rawan politik uang. Kami akan melaksanakan pencegahan dan pengawasan secara maksimal,” ujar Tamri.
Ia menambahkan bahwa Lampung Tengah dan Lampung Barat akan menjadi fokus utama pengawasan, meskipun daerah lain juga tetap memiliki potensi politik uang.
“Wilayah lain tetap kami awasi, tetapi porsi antisipasi lebih besar diberikan untuk dua kabupaten tersebut,” jelasnya.
Berdasarkan data Bawaslu RI, berikut lima provinsi dengan tingkat kerawanan politik uang tertinggi di Indonesia:
1. Maluku Utara – Indeks 100
2. Lampung – Indeks 55,56
3. Jawa Barat – Indeks 50
4. Banten – Indeks 44,44
5. Sulawesi Utara – Indeks 38,89
Laporan ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan bersih di Indonesia.
Jurnalis: Eneng Nur KS
