SorotanPena.com|Kabupaten Sukabumi tengah mengalami pertumbuhan pesat dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Namun, di balik percepatan pembangunan tersebut, muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah kurangnya perhatian terhadap keselamatan kerja.
Salah satu contoh yang mencolok adalah proyek pembangunan Jembatan Cimandiri/Cilalay di Desa Bantarkalong, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Proyek yang dikerjakan oleh PT. Danti Andhika Kinara dengan anggaran lebih dari Rp7 miliar ini diduga tidak menyediakan alat pelindung bagi para pekerja. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kritik dari berbagai pihak, termasuk Prabu, seorang pegiat sosial, yang menyampaikan pernyataannya melalui sambungan telepon pada Sabtu (9/11/2024).
“Jika pelanggaran ini dibiarkan, risiko kecelakaan kerja dapat meningkat dan mengancam keselamatan pekerja, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa,” ungkap Prabu.
ADVERTISEMENT
![ads](https://sorotanpena.com/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-3-480x600-1.jpg")
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Prabu juga menegaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi harus segera mengambil langkah tegas terhadap kontraktor yang tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja. Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas pemerintah daerah dan pelaksana proyek.
“Pemerintah daerah serta pihak pelaksana proyek harus memastikan bahwa setiap proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan kerja yang berlaku untuk melindungi para pekerja,” tambahnya.
Prabu menilai ketiadaan alat pengaman di proyek pembangunan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang nyata. “Para pekerja konstruksi seringkali menjadi korban praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Mereka bekerja dalam kondisi berisiko tinggi tanpa perlindungan memadai, sementara upah yang mereka terima tidak sebanding dengan bahaya yang dihadapi. Apa gunanya mendapatkan upah jika nyawa mereka berada dalam ancaman?” lanjutnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk memperjuangkan hak-hak pekerja serta memastikan mereka bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. “Pemerintah harus merancang regulasi yang lebih ketat dan menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar peraturan,” tandasnya.
Prabu
