SorotanPena.com|Setiap pembangunan harus tunduk pada regulasi yang mengutamakan manfaat bagi masyarakat luas, melindungi hak-hak sosial, dan memberikan prospek kesejahteraan. Dalam konteks Proyek Strategis Nasional seperti PIK 2, pertimbangan penting meliputi dampak terhadap masyarakat, keamanan, dan kesinambungan lingkungan. Prof. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, mengingatkan bahwa pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air, jalan, dan drainase, agar tidak memicu banjir. Selain itu, kemudahan menuju sekolah, pasar, serta keberlanjutan roda ekonomi masyarakat setempat juga perlu dijamin.
Menurut Prof. Sutan, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat lokal, termasuk nelayan dan petani kecil di sekitar proyek. “Jika pembangunan dilakukan dengan menggusur masyarakat tanpa memberikan keuntungan yang adil, maka keadilan itu untuk siapa?” tanyanya. Ia menyoroti bahwa hilangnya kampung, jejak tradisi budaya, dan sarana ibadah akan membawa dampak sosial yang mendalam, termasuk memperbesar kesenjangan sosial antara masyarakat sekitar proyek dengan pengembang.
Prof. Sutan juga menggarisbawahi kesenjangan sosial yang semakin mencolok antara pihak kaya dan miskin di Indonesia. Kemewahan PIK 2 sebagai proyek besar bertolak belakang dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Ia mengkritisi praktik yang memaksa masyarakat menyerahkan tanah dengan harga murah, yang berujung pada ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
![ads](https://sorotanpena.com/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-3-480x600-1.jpg")
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai pemerhati Proyek Strategis Nasional, Prof. Sutan menjelaskan bahwa tujuan utama proyek ini adalah merubah wilayah yang tidak berkembang menjadi pusat kemajuan. Salah satu alasan penting adalah ancaman banjir akibat tanah yang semakin turun di wilayah utara Pulau Jawa. Proyek seperti PIK 2 diharapkan menjadi solusi jangka panjang dengan menjadikan wilayah utara Pulau Jawa sebagai kawasan kota besar baru.
Namun, Prof. Sutan menekankan bahwa pelaksanaan proyek harus melibatkan masyarakat lokal secara langsung dan memberikan dampak positif yang nyata. “Pembangunan harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan sumber masalah baru,” tegasnya.
Prof. Sutan menghimbau Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, untuk lebih memprioritaskan kepentingan rakyat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Beberapa poin penting yang diusulkan meliputi:
1.Penciptaan Lapangan Kerja: Pemerintah harus menjembatani masyarakat terdampak agar dapat bekerja di proyek.
2.Pemberdayaan UMKM: Para pedagang kecil dan pengrajin harus diberi kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari keberadaan proyek.
3. Kemudahan Akses Pendidikan: Anak-anak harus tetap memiliki akses mudah ke sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya.
4.Pelestarian Tradisi dan Kerukunan: Majelis keagamaan dan tradisi lokal harus tetap terjaga untuk mempererat kerukunan masyarakat.
“Jangan sampai tembok tinggi dibangun untuk kawasan mewah, sementara masyarakat di sekitarnya terpinggirkan. Kita adalah bangsa yang menjunjung tata krama dan budaya asli. Kemajuan negara harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan penghormatan terhadap masyarakat kecil,” pungkasnya.
Sebagai pemerhati Proyek Strategis Nasional, Prof. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, mengingatkan pentingnya pembangunan yang inklusif, adil, dan berpihak pada rakyat. Ia berharap proyek seperti PIK 2 tidak hanya menguntungkan pihak pengembang, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Pemerintah diharapkan mengambil kebijakan yang bijak untuk memastikan keberlanjutan sosial, budaya, dan ekonomi di sekitar proyek.
Jurnalis : Prof. KH. Sutan Nasomal, SH, MH
