SorotanPena.com|Jakarta– Pakar hukum internasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, memprediksi bahwa ratusan bahkan ribuan kepala desa di seluruh Indonesia akan menghadapi ancaman serius pada tahun 2024-2025. Dalam rilis resmi yang disampaikan kepada sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online, baik nasional maupun internasional, beliau mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi pemerintahan desa yang dinilai rawan terhadap kasus hukum.
Prof. Sutan menjelaskan, banyaknya masalah dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah di tingkat desa menjadi sorotan. Ia mengungkapkan bahwa bantuan subsidi di banyak desa sering kali bermasalah, yang dapat memicu tindakan tegas dari pihak Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Terlebih, jika pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo benar-benar menginstruksikan gerakan “bersih-bersih” desa, bukan tidak mungkin kepala desa yang bermasalah akan berhadapan dengan hukum.
“Selama ini, kita menyaksikan banyak kepala desa yang terseret kasus korupsi dana bantuan pemerintah. Mereka menjalani proses hukum tanpa adanya pendampingan atau pembelaan hukum yang memadai dari pemerintah daerah. Situasi ini tentu memprihatinkan,” ujar Prof. Sutan.
ADVERTISEMENT
![ads](https://sorotanpena.com/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-3-480x600-1.jpg")
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai bahwa pemerintah, khususnya melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perlu segera mengambil langkah antisipatif. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan intensif mengenai kesadaran hukum (kadarkum) bagi kepala desa. Program pembinaan tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara kolektif oleh pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan dan desa, bahkan dengan pendekatan langsung ke desa-desa.
“Menteri Dalam Negeri RI diharapkan dapat menginisiasi program pembinaan hukum yang mendalam dan efektif bagi seluruh kepala desa di Indonesia. Pelatihan ini sangat penting untuk mencegah mereka terjerat masalah hukum akibat ketidaktahuan atau kelalaian,” tegasnya.
Selain itu, Prof. Sutan menyebut perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ia juga menyayangkan lemahnya pengawasan dan pendampingan hukum yang sering kali membuat kepala desa terjebak dalam situasi sulit tanpa perlindungan memadai dari pemerintah.
“Ini saatnya pemerintah daerah lebih proaktif, bukan hanya memberikan bantuan, tetapi juga memastikan para kepala desa memahami tanggung jawab hukum dalam pengelolaannya,”pungkasnya.
Prediksi ini menjadi peringatan serius bagi para kepala desa di seluruh Indonesia untuk lebih berhati-hati dan memahami aspek hukum dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah diharapkan segera merespons dengan langkah konkret guna mencegah potensi krisis yang lebih besar di tingkat pemerintahan desa.
