SorotanPena.com|Situasi perekonomian masyarakat Indonesia dalam dekade terakhir semakin memprihatinkan. Daya beli masyarakat menurun drastis, yang menyebabkan sektor usaha lesu dan banyak UMKM mengalami kesulitan untuk bertahan. Apa yang sebenarnya terjadi?
Dalam wawancara dengan media, Prof. Sutan Nasomal, SH, MH, menguraikan bahwa masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak terkait. Sejak krisis global pada 2019, kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Berbagai laporan dan pemberitaan menggarisbawahi tantangan yang terus dihadapi masyarakat, di mana angka-angka statistik hanya mencerminkan sebagian dari realitas suram yang dirasakan.
Berdasarkan data terkini, pada Agustus 2024, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta jiwa. Jumlah korban PHK selama 2024 telah mencapai 70.000 orang dan diprediksi terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa, sementara 47,85 juta jiwa lainnya berada dalam kelompok rentan miskin. Angka lulusan SMA/SMK yang tidak mendapatkan pekerjaan pun tercatat mencapai 3,7 juta orang.
ADVERTISEMENT
![ads](https://sorotanpena.com/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-3-480x600-1.jpg")
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Indonesia kini masuk dalam tiga besar negara dengan tingkat kelaparan tertinggi di ASEAN. Lebih dari 60% penduduk Indonesia terjerat utang, sehingga pendapatan bulanan banyak dihabiskan untuk pembayaran utang. Akibatnya, minat belanja menurun dan pasar menjadi sepi, baik di desa maupun di kota.
Pandemi Covid-19 memberikan pukulan telak terhadap ekonomi, terutama di Jawa dan Bali, di mana tingkat kemiskinan mencapai angka mengkhawatirkan. Perusahaan-perusahaan banyak yang mengurangi tenaga kerja dan krisis modal meluas. Setelah pandemi berakhir, pemulihan ekonomi berjalan lambat. Hingga Agustus 2024, angka kemiskinan masih tetap tinggi di angka 26 juta, memperkuat keraguan banyak pihak bahwa pemulihan ekonomi telah terjadi.
Pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai ojek online turut menjadi indikator nyata kondisi ekonomi. Banyak dari mereka mengeluhkan pendapatan yang menurun drastis sejak 2020 hingga 2024, dengan hanya dua kali tarikan per hari yang menghasilkan sekitar Rp20.000. Penghasilan yang minim membuat banyak ojek terjerat utang hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Hal serupa dirasakan oleh pengusaha kecil, seperti pemilik konter HP di Jakarta, yang menyebutkan bahwa sejak 2020 hingga Agustus 2024, pendapatan usaha mereka merosot tajam. Banyak konter HP yang bangkrut dan tenggelam dalam utang, kesulitan membayar pengeluaran sehari-hari. Situasi ini memperlihatkan bahwa perputaran uang di masyarakat semakin lemah di hampir seluruh provinsi.
Prof. Sutan Nasomal mengimbau Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih untuk segera memperkuat program-program ekonomi yang mendukung masyarakat kecil, termasuk memberikan akses pinjaman modal dengan bunga rendah. Ia juga menekankan pentingnya reformasi kebijakan pajak agar lebih berpihak pada masyarakat kecil yang kini berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Masyarakat kesulitan untuk bertahan hidup, apalagi jika dihadapkan pada beban pajak yang tinggi. Kebijakan kenaikan pajak di masa lalu menjadi tekanan besar bagi rakyat, terlebih saat ini pemulihan ekonomi pasca pandemi belum sepenuhnya dirasakan,” ujar Prof. Sutan.
Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong perputaran ekonomi agar masyarakat dapat kembali hidup sejahtera. “Pemerintah harus hadir dan mendengar keluhan rakyatnya,” tutupnya.
Narasumber: Prof. Sutan Nasomal, SH, MH
